electronic road pricing

ERP | Electronic Road Pricing

Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta rencananya akan memakai system ERP atau Electronic Road Pricing yaitu pengendara kendaraan bermotor harus membayar untuk melewati kawasan tertentu dengan menggunakan kartu elektronik.
Sistem ERP ini sukses dilakukan di Singapura dan pernah juga dilontarkan oleh Mantan Gubernur Sutiyoso pada November 2006.

Kalau menurut Wikipedia: "ERP is an electronic toll collection scheme adopted in Singapore to manage traffic by road pricing, and as a usage-based taxation mechanism to complement the purchase-based Certificate of Entitlement system."

Sedang Pemerintah Singapura sendiri mendefinikan ERP sebagai "an electronic system of road pricing based on a pay-as-you-use principle. It is designed to be a fair system as motorists are charged when they use the road during peak hours."

Sistem ini, menurut Foke telah sejalan dengan perda transportasi makro tentang pembatasan kawasan lalu lintas dan sangat cocok untuk diberlakukan di Jakarta dengan harapan dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan penduduk akan beralih menggunakan kendaraan umum. Saat ini, kendaraan pribadi di Jakarta mencapai 98 persen pengguna jalan, dan kendaraan umum hanya mengisi dua persen sisanya. Tentunya hal dapat terlaksana jika dibarengi dengan tersedia sarana kendaraan umum yang banyak dan berkualitas.

Belajar dari pengalaman program Waterway yang tidak berhasil dilakukan, maka program ERP ini perlu dikaji lebih dalam perihal dampak negatif dan positifnya. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta telah mendatangkan tenaga ahli dari Jepang untuk melakukan kajian mendalam termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan keuntungan kualitas udara yang akan diperoleh. Kajian tersebut diperkirakan selesai tahun 2009, dan aplikasinya dimulai tahun 2010 dengan penerapan pertama pada Koridor I busway. Diperkirakan tahun 2013 ketujuh koridor sudah bisa menerapkan sistem ERP ini.